Selasa, 5 September 2023, pukul 10.00 wib s.d. selesai, Inspektur Daerah Kabupaten Bungo, Hj. Suryana Hendrawati, S.E.,M.E., mewakili Bupati Bungo, mengikuti rapat secara daring dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, yang juga dihadiri Menteri Sosial Republik Indonesia beserta pejabat lainnya yang terkait, dengan agenda pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tahun 2019-2024 khususnya aksi utilisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan optimalisasi interoperabilitas data untuk ketepatan pemberian bantuan sosial (bansos) yang telah dilakukan perbaikan oleh Pemerintah Daerah. Namun, hasil identifikasi oleh Kementerian Sosial, masih ditemukan adanya penerima bansos yang tercatat pada basis data Aparat Sipil Negara (ASN), basis data pemililk atau pengurus perusahaan, peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai penerima upah minimum kabupaten, maupun tercatat meninggal pada basis data kependudukan. Melalui rapat daring ini KPK mensosialisasikan hasil identifikasi serta tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, KPK juga berharap mendapatkan komitmen semua Kepala Daerah untuk berbagi pakai data dalam proses bisnis penentuan penerima bantuan sosial.